Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

PAUD : BANTUAN DANA DESA

Informasi dari Kepala Seksi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) “Djangkung Prawoto, S.Si” mengatakan bahwa Menanamkan jiwa sosial atau kolaborasi terhadap lingkungan baru pada Anak Usia Dini atau pra sekolah sangat berpengaruh dengan perkembangan dan kesiapan Kognitif, afektif dan psykomotorik untuk bisa cepat menyenyusaikan dengan situasi yang baru atau ke lembaga jenjang sekolah lebih tinggi.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas, Betapa pentingnya anak usia pra sekolah kurang lebih umur 4 – 5 tahun untuk bisa mengenyam di PAUD, maka “Kementerian Desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi” memasukkan beberapa sumber dana dari Bantuan Desa dari APBN untuk PAUD.

Semua lembaga swasta di kabupaten Madiun adalah milik yayasan, jadi Pemerintah Daerah tidak sepenuhnya mempunyai kewenangan untuk memberi bantuan yang termasuk kebijakan pemerintah yaitu pemerataan, perluasan memperoleh akses pendidikan

Dengan demikian adanya bantuan Dana Desa dari Kementerian Desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi yang disalurkan lewat APBD II sangat membantu bagi desa tertinggal berkesempatan untuk mendirikan atau memiliki lembaga PAUD yang merupakan dasar pemenuhan kebutuhan anak pra sekolah.

Selain dari point penggunaan Bantuan Dana Desa diberikan oleh kelompok PAUD, diberikan bantuan pula untuk pengembangan Ketahanan Budaya yang merupakan simbol cermin bangsa, harga diri, dan kebanggaan yang masih asli yang harus di pelihara.

Poin-poin penting yang berkaitan dengan Peraturan Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 tentan penetapan prioritas penggunaan dana desa tahun 2017 yang berhubungan dengan Dunia Pendidikan antara lain.

Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan antara lain:

  1. taman bacaan masyarakat;
  2. bangunan PAUD;
  3. buku dan peralatan belajar PAUD lainnya;
  4. wahana permainan anak di PAUD;
  5. taman belajar keagamaan;
  6. bangunan perpustakaan Desa;
  7. buku/bahan bacaan;
  8. balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat;
  9. sanggar seni;
  10. film dokumenter;
  11. peralatan kesenian; dan
  12. sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan antara lain:

  1. bantuan insentif guru PAUD;
  2. bantuan insentif guru taman belajar keagamaan;
  3. penyelenggaraan pelatihan kerja;
  4. penyelengaraan kursus seni budaya;
  5. bantuan pemberdayaan bidang olahraga;
  6. pelatihan pembuatan film dokumenter; dan
  7. kegiatan pengelolaan pendidikan dan kebudayaan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

Semoga dengan adanya dasar hukum ini bisa mendongkrak indikator angka partisipasi PAUD, terciptanya sistem pembelajaran inovasi terbaru yang lebih berkualitas, semakin cepat diketahui bakat-bakat yang dimiliki anak sejak usia dini sehingga memudahkan orang tua untuk mengarahkan atau memilih sekolah selanjutnya, dan yang lebih penting adalah “peluang besar bagi masyarakat yang masih kurang beruntung bisa memasukkan anaknya ke lembaga PAUD yang selama ini terkesan sangat memerlukan biaya yang mahal”.

Link sumber donwload