Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

KEBERADAAN PKBM MASIH DIPERTANYAKAN

 

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Madiun “Sodik Hery Purnomo S.Si” berkenan membuka pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis Peningkatan Mutu Pendidikan Kesetaraan di Gedung Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Madiun.

Pelaksanaan Bimbingan Teknis ini diselenggarakan oleh Kepala Bidang PAUD dan PNF “Mardiadji, A.Ma.Pd” selaku yang bertanggung jawab Semua “Program” yang berhubungan dengan PAUD dan PNF dan Kepala Seksi Pendidikan Non Formal “Dra. Anjar Kurniasri, M.Si” selaku yang bertanggung jawab pelaksanaan semua “kegiatan” yang berhubungan dengan Pendidikan Non Formal.

Dalam kesempatan ini Kepala Dinas mengatakan bahwa ada 3 (tiga) kategori, yakni Pendidikan Formal, Informal dan Nonformal, Kalau sudah berbicara Pendidikan nonformal, tentunya di luar pendidikan reguler akan muncul adanya homeschooling dan sekolah alam, hal itu merupakan sebuah kesadaran pribadi dari masyarakat untuk mengimbangi adanya tuntutan perkembangan jaman yang semakin cepat berubah.

Selain hal tersebut diatas, Beliau menyayangkan adanya kurang lebih jumlah PKBM di Kabupaten Madiun sekitar 21 lembaga, namun kenyataan di lapangan apakah dari jumlah lembaga tersebut masih bisa dikatakan 100% eksis, hal tersebut adalah tugas dari Penilik.

Kepala Seksi Pendidikan Non Formal “Dra. Anjar Kurniasri, M.Si” melaporkan bahwa jumlah peserta ada 114 terdiri dari Penilik, Tutor dan Ketua PKBM dan dilaksanakan dua hari, yaitu tanggal 25 s.d 26 September 2017 dengan mengundang nara sumber dari BP PAUD dan Dikmas Provinsi Jawa Timur, yakni “Drs. SOEPRIYANTO, M.Pd’

“Dra. Anjar Kurniasri, M.Si” mengatakan apakah RKS ? yakni pertama proses menentukan tindakan masa depan (4 tahun) sekolah yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan ketersediaan sumber daya dan kedua adalah dokumen tentang gambaran kegiatan sekolahdi masa depan untuk mencapai tujuan dan sasaran sekolah yang telah ditetapkan.

Sedangkan tujuan Penyusunan RKS adalah pertama meningkatkan pemahaman tentang konsep dan substansi Rencana Kerja Satuan Pendidikan Nonformal (RKSPN) dan Kedua adalah memberikan rambu-rambu kepada satuan pendidikan dalam menyusun Rencana Kerja Satuan Pendidikan Nonformal (RKSPN), sesuai dengan kondisi riil dengan mengacu pada SNP.