DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MADIUN

Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU 2017

Kepala Bidang Pembinaan SMP “Prapto Purnomo, S.Pd” Bidang Pembinaan SMP selaku yang bertanggung jawab pelaksanaan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun jenjang SMP menginformasikan :

BUPATI MADIUN

PROVINSI JAWATIMUR

PERATURAN BUPATI MADIUN

NOMOR 11 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN

PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA SATUAN PENDIDIKAN KABUPATEN MADIUN

TAHUN PELAJARAN 2017/2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MADIUN,

Menimbang :

  1. bahwa Penerimaan Peserta Didik Baru dengan cara yang lebih  baik diharapkan dapat meningkatkan mutu pendidikan dan sumber daya manusia sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan secara nasional;
  2. bahwa dalam rangka memberdayakan sekolah sesuai dengan prinsip manajemen pendidikan berbasis sekolah, perlu lebih banyak memberikan kewenangan kepada sekolah dalam penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru;
  3. bahwa Ujian Sekolah pada Sekolah Dasar, serta penetapan Ujian Nasional (UN) Sekolah Menengah Pertama, berpengaruh pada proses Penerimaan Peserta Didik Baru;
  4. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru pada satuan pendidikan Kabupaten Madiun Tahun Pelajaran 2017/2018;

Mengingat :

  1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang  Sistem  Pendidikan Nasional;
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
  3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang  Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Nasional;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 66 Tahun 2010;
  7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
  8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan;
  9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun 2007 tentang Standar Untuk Proses Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
  10. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 15 Tahun 2010 tentang tentang standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013;
  11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 03 Tahun 2013 tentang Kriteria Kelulusan Peserta Didik dari Satuan Pendidikan dan Penyelenggaraan Sekolah/ Madrasah dan  Ujian Nasional pada Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/ Madrasah Tsanawiyah, (SD/MI, SMP/MTs) Tahun Pelajaran 2012/2013;
  12. Peraturan Menteri Pandidikan dan Kebudayaan Nomor 54 Tahun 2013 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah;
  13. Peraturan Menteri Pandidikan dan Kebudayaan nomor 64 Tahun 2013 tentang Standar Isi Pendidikan;
  14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 65 Tahun 2013 tentang Standar Proses Pendidikan;
  15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 66 Tahun 2013 tentang Standar Penilaian Pendidikan;
  16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
  17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 17 Tahun 20117 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, Atau Bentuk lain Yang Sederajat;
  18. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2013-2018;
  19. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 15 Tahun 2009 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Madiun. Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 2 Tahun 2016;
  20. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Madiun.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN  BUPATI  MADIUN  TENTANG  PEDOMAN PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA SATUAN PENDIDIKAN KABUPATEN MADIUN TAHUN PELAJARAN 2017/2018.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

  1. Pendidikan adalah usaha sadar untuk menyiapkan warga melalui kegiatan pembelajaran, pelatihan dan bimbingan untuk mencapai kedewasaan bagi perannya dimasa sekarang dan masa yang akan datang.
  2. Satuan Pendidikan meliputi Taman Kanak-kanak yang untuk selanjutnya disebut TK, Sekolah Dasar yang untuk selanjutnya disebut SD, Madrasah Ibtidaiyah yang untuk selanjutnya disebut MI, dan Sekolah Menengah Pertama yang untuk selanjutnya disebut SMP.
  3. Peserta Didik adalah warga negara usia sekolah yang memerlukan layanan pendidikan.
  4. Penerimaan Peserta Didik Baru yang untuk selanjutnya disebut PPDB adalah Penerimaan Peserta Didik Baru pada satuan pendidikan yang jenjangnya setingkat lebih rendah.
  5. Ujian Sekolah / Madrasah/ Pendidikan Kesetaraan adalah kegiatan pengukuran kompetensi peserta didik yang dilakukan oleh sekolah/ madarasah/ penyelenggara pendidikan kesetaraan untuk semua mata pelajaran.
  6. Ujian Nasional adalah kegiatan pengukuran dan pencapaian standar kompetensi secara nasional pada mata pelajaran tertentu.
  7. Nilai Ujian Nasional adalah nilai yang diperoleh peserta didik dari Ujian Nasional.
  8. Ijazah adalah dokumen resmi dan sah yang menyatakan bahwa seorang peserta didik telah menyelesaikan suatu jenjang pendidikan dan diberikan setelah dinyatakan lulus sekolah  atau Ujian Nasional.
  9. Surat Keterangan Hasil Ujian Sekolah disebut SKHUS adalah Surat Keterangan yang memuat Nilai Hasil Ujian Sekolah.
  10. Program Paket A adalah program pendidikan pada jalur pendidikan non formal yang diselenggarakan dalam kelompok belajar atau kursus yang memberikan pendidikan setara dengan SD.
  11. Program Paket B adalah program pendidikan pada jalur pendidikan non formal yang diselenggarakan dalam kelompok belajar atau kursus yang memberikan pendidikan setara dengan SMP.
  12. Surat Keterangan Yang Berpenghargaan Sama yang  selanjutnya disebut SKYBS adalah surat keterangan yang memuat Nilai Hasil Ujian Sekolah Program Paket A Setara SD atau Nilai Hasil Ujian Nasional Program Paket B Setara SMP.
  13. Pagu adalah jumlah peserta didik yang telah ditetapkan dalam satu ruang kelas.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Para calon peserta didik pada Satuan Pendidikan TK dan calon peserta didik Pendidikan Dasar yang memenuhi persyaratan diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk memperoleh pendidikan pada jenjang dan jenis pendidikan yang setingkat lebih tinggi.

Pasal 3

PPDB bertujuan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi warga negara usia sekolah agar memperoleh layanan pendidikan yang sebaik-baiknya.

BAB III PETUNJUK UMUM

Pasal 4

PPDB dilaksanakan secara obyektif, transparan, akuntabel dan tanpa diskriminasi dengan mengacu pada daya tamping sekolah.

Pasal 5

Kepala Sekolah mengumumkan secara resmi di papan pengumuman nama calon peserta didik yang mendaftar setiap hari selama masa pendaftaran menurut peringkat sesuai daya tampung.

BAB IV JADWAL KEGIATAN

Pasal 6

  1. Jadwal kegiatan PPDB sebagai berikut :

NO

JENIS

TK/SD/SDLB

SMP/SMPLB

 

 Pendaftaran

31 Mei s/d 1 Juni 2017

12 s/d 14 Juni 2017

 

Seleksi dan Pengolahan

2 s/d 3 Juni 2017

15 s/d 16 Juni 2017

 

Pengumuman

5 Juni 2017

17 Juni 2017

 

 Daftar Ulang

6 s/d 7 Juni 2017

17 s.d 19 Juni 2017

 

Penerimaan cadangan

 8 Juni 2017

 20 Juni 2017

 

Permulaan Tahun Pelajaran Baru

 17 Juli 2017

17 Juli 2017

 

Pelaksanaan Program PLS

17 s.d 19 Juli 2017

17 s.d 19 Juli 2017

  1. Bagi Satuan Pendidikan yang melaksanakan kegiatan PPDB selain dimaksud pada huruf (a) agar melaporkan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Madiun, dengan catatan sebelum awal tahun pelajaran baru 2017/2018.

BAB V

SYARAT PENDAFTARAN

Pasal 7

Syarat Pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru pada Satuan Pendidikan sebagai berikut:

Peserta Didik TK :

    1. jumlah Peserta Didik Baru Taman Kanak-kanak dalam setiap rombongan belajar per kelas maksimum 12 orang;
    2. persyaratan Calon Peserta Didik :
    • berusia 4  s.d  5 tahun untuk kelompok A;
    • usia lebih dari 5 tahun s.d 6 tahun untuk kelompok B.
    Peserta Didik SD :
    1. jumlah Peserta Didik pada SD dalam setiap rombongan belajar/ kelas maksimum 28 orang;
    2. persyaratan Calon Peserta Didik Kelas I SD adalah :
  • Usia 7 – 12 tahun wajib di terima;;
  • Telah berusia 6 tahun dapat diterima, apabila kelas masih belum terpenuhi;
  • Anak berusia 5,5 tahun dapat diterima setelah memperoleh rekomendasi konselor sekolah / madrasah.
Peserta Didik SMP :
  • 1.  Jumlah Peserta Didik Baru pada SMP dalam setiap rombongan belajar / kelas maksimum 32 orang;
  • 2.  Persyaratan Calon Peserta Didik Kelas VII SMP adalah :
  • Siswa yang tamat dan lulus SD/MI, memiliki Ijasah / STTB dan STL yang menyatakan Lulus, SKHUS atau SKYBS telah lulus Program Paket A, memiliki Ijasah dan Surat Tanda Lulus Program Paket A setara SD; dan
  • Berusia setinggi – tingginya 15 tahun pada awal tahun pelajaran baru.

BAB VI

TATA CARA PENDAFTARAN

Pasal 8

Tata Cara Pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru sebagai berikut:

  1. pemilihan sekolah tujuan:
  • pemilihan sekolah tujuan masuk TK dan SD

menggunakan Sistem Penerimaan Peserta Didik Baru dengan cara pendaftar langsung ke sekolah yang dituju/pilihannya.

  • pemilihan sekolah tujuan masuk SMP

menggunakan sistem Penerimaan Peserta Didik Baru dengan cara sebagai berikut :

  1. pendaftaran  dapat   dilakukan   di   semua     sekolah   yang dituju/ pilihannya;
  2. pendaftar mengisi formulir pendaftaran yang disediakan oleh sekolah dengan ketentuan:

1)      menyerahkan Surat Hasil Ujian Sekolah SD/MI yang asli;

2)      menyerahkan sertifikat asli prestasi akademik dan non akademik jika memiliki;

3)      calon peserta didik yang tidak lulus seleksi di SMP yang dipilih saat proses seleksi berlangsung dapat mencabut berkas pendaftaran untuk mendaftar di sekolah lain;

4)      penerimaan berkas pendaftaran ditutup jam 12.00 WIB;

5)      update data menyesuaikan dengan berkas yang telah diterima, setelah selesai segera melaporkan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Madiun.

  1. b.  Persyaratan Pendaftaran sebagai berikut :
    1. calon peserta didik mengisi formulir pendaftaran yang telah disediakan oleh sekolah;
    2. berkas ijasah asli calon Peserta Didik SMP diserahkan pada petugas pendaftaran di sekolah dan kemudian calon Peserta Didik akan menerima tanda bukti pendaftaran; dan
    3. penambahan Nilai Piagam/ Prestasi di verifikasi oleh sekolah sesuai dengan peraturan yang ada.

BAB VII

TATA CARA SELEKSI

Pasal 9

Tata Cara Seleksi dan Pemanggilan Calon Peserta Didik Baru sebagai berikut :

  1. SD :
    1. seleksi calon Peserta Didik Baru kelas I SD didasarkan pada usia dan kriteria lain yang ditentukan oleh Sekolah dengan pertimbangan Komite Sekolah;
    2. seleksi sebagaimana dimaksud pada angka 1 tidak berupa seleksi akademis serta tidak di persyaratkan telah mengikuti TK, RA.
  2. SMP :
  1. seleksi Penerimaan Peserta Didik masuk SMP berdasarkan Hasil Ujian Sekolah SD/MI atau SKYBS dan nilai prestasi (bagi yang memiliki);
  2. penerimaan peserta didik baru diprioritaskan untuk penduduk Kabupaten Madiun dengan mempertimbangkan jarak tempuh dari tempat tinggal ke sekolah;
  3. apabila terdapat kesamaan nilai hasil seleksi, maka penentuan peringkat didasarkan pada:

a)      perbandingan nilai Ujian Sekolah setiap hasil seleksi,  maka penetuan SKHUS yang lebih besar dengan urutan:

1)         Matematika;

2)         Bahasa Indonesia;

3)         IPA;

b)   diprioritaskan usia yang lebih tua; dan

c)   diprioritaskan pendaftar awal.

  1. khusus untuk SD – SMP Satu Atap (dilakukan diluar sistem Penerimaan Peserta Didik Baru ), Lulusan SD yang dalam Satu Atap menjadi prioritas pertama bila masih ada formasi, calon lain baru bisa diterima, bila terpaksa harus diseleksi karena peminat lebih besar dari daya tampung, aspek yang digunakan sebagai   kriteria seleksi antara lain :

a)         nilai Ujian Sekolah;

b)         prestasi akademik;

c)         jarak tempuh dengan sekolah;

d)        bakat khusus.

  1. Penjaringan Peserta Didik Baru sebagian melalui Seleksi Potensi Akademik dan Kemampuan yang didasarkan pada hasil tes potensi akademik dengan mempertimbangkan hasil tes IQ, prestasi olah raga, prestasi seni, prestasi akademik, Iptek dengan perincian:

a)      SMPN 1 Mejayan

jumlah peserta didik

230

orang;

b)      SMPN 1 Geger

jumlah peserta didik

230

orang;

c)      SMPN 1 Dolopo

jumlah peserta didik

230

orang;

d)     SMPN 1 Balerejo

jumlah peserta didik

230

orang;

e)      SMPN 2 Mejayan

jumlah peserta didik

115

orang;

  1. pelaksanaan penjaringan melalui seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru sebagian melalui Seleksi Potensi Akademik dan Kemampuan yang dilaksanakan secara  serentak  pada tanggal 24 Mei 2017;
  2. teknis pelaksanaan seleksi Penjaringan Peserta Didik Baru melalui Seleksi Potensi Akademik dan Kemampuan diserahkan kepada satuan pendidikan;
  3. pengumunan hasil penjaringan melalui Seleksi Potensi Akademik dan Kemampuan dilaksanakan Tanggal 27 Mei 2017.

BAB VIII

PEMBOBOTAN NILAI PIAGAM PENGHARGAAN

Pasal 10

Pembobotan   Nilai   Piagam   Penghargaan   berdasarkan   Prestasi Akademik dan Non Akademik dengan ketentuan sebagai berikut:

  1. satuan Pendidikan SMP dapat menerima peserta didik baru yang berprestasi akademik, olah raga, seni perorangan atau beregu dan MTQ atau yang sejenis dengan memberikan penambahan skor (point) nilai  sebagai  penghargaan dengan ketentuan sebagai berikut :
  1. calon peserta didik yang memiliki prestasi di bidang Non Akademik (Olahraga, Seni/Kreativitas) dan bidang Akademik, perorangan maupun beregu diberikan penghargaan dalam bentuk penambahan nilai pada jumlah Nilai Ujian Nasional yang diperhitungkan dalam penentuan peringkat seleksi;
  2. penghargaan terhadap prestasi Olahraga/Seni/Kreativitas/ Minat Mata Pelajaran yang diselenggarakan secara  berjenjang dan resmi oleh Dinas Pendidikan/Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan dan Induk Organisasi dengan ketentuan sebagai berikut :

TINGKAT

JUARA

SAINS/OR/SENI/DLL

PERORANGAN

BEREGU

NASIONAL

1

50

25

 

2

40

20

 

3

30

15

PROPINSI

1

25

12,5

 

2

23

11,5

 

3

20

10

KABUPATEN

1

18

9

 

2

16

8

 

3

14

7

KECAMATAN

1

12

6

 

2

10

5

 

3

8

4

  1. prestasi yang dimiliki paling lama tiga tahun untuk kelas reguler dan dua tahun untuk kelas akselerasi sebelum penerimaan peserta didik yang sedang berlangsung;
  2. apabila peserta didik memiliki lebih dari satu prestasi dari bidang yang sejenis atau berbeda, maka pemberian penghargaannya ditentukan pada salah satu prestasi tertinggi;
  3. peserta Didik berprestasi akademik dan non akademik saat mendaftar membawa sertifikat asli dan diverifikasi oleh sekolah;
  4. apabila dikemudian hari sertifikat/piagam/surat penghargaan atas prestasi yang dimiliki ternyata tidak benar, maka yang bersangkutan dinyatakan gugur atau dikeluarkan dari sekolah.

BAB IX TEMPAT PENDAFTARAN

Pasal 11

Tempat Pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru sebagai berikut:

  1. tempat Pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru adalah Satuan Pendidikan peserta penerimaan peserta  didik  baru  yang dituju / dipilih sesuai jenjang  masing-masing;
  2. untuk Jenjang TK, SD, SMP pendaftaran dilakukan di Satuan Pendidikan  yang  dituju.

BAB X PAGU

Pasal 12

Pagu Penerimaan Peserta Didik Baru Jenjang SMP :

SMP Negeri

JENJANG

SEKOLAH

ROMBEL

PAGU PPDB

ALAMAT SEKOLAH

1

2

3

4

5

 

SMPN 1 Mejayan

9

288

Jl. P. Sudirman  71 Mejayan

 

SMPN 2 Mejayan

6

192

Jl. P. Sudirman 147 Mejayan

 

SMPN 3 Mejayan

5

160

Jl. Raya Ngawi Mejayan

SMPN 4 Mejayan

6

192

Ds.Blabakan Mejayan

 

SMPN 1 Saradan

8

256

Jl. Raya Saradan

SMPN 2 Saradan

5

160

Jl. Raya Sidorejo Saradan

 

SMPN 3 Saradan

3

96

Ds. Klangon Saradan

SMPN 4 Saradan

6

192

Ds. Sumbersari Saradan

 

SMPN 1 Wonoasri

7

224

Jl. Raya Wonoasri

 

SMPN 1 Pilangkenceng

9

288

Jl. Raya Pilangkenceng

SMPN 2 Pilangkenceng

8

256

Jl. Raya Pilangkenceng

 

SMPN 1 Balerejo

9

288

Jl. Raya Balerejo Balerejo

SMPN 2 Balerejo

4

128

Jl. Raya Ngawi,  Balerejo

 

SMPN 1 K a r e

3

96

Jl. Raya  Gemarang,  Kare

SMPN 2 K a r e

3

96

Ds. Morang, Kare

SMPN 3 K a r e

2

64

Ds. Bolo,  Kec. Kare

 

SMPN 1 Gemarang

5

160

Jl. Mundu,    Gemarang

SMPN 2 Gemarang

3

96

Jl. Durenan, Gemarang

SMPN SATAP Gemarang

1

32

Ds. Batok     Gemarang

 

SMPN 1 Nglames

5

160

Ds.Banjarsari Nglames

SMPN 2 Nglames

6

192

Ds. Sendangrejo Nglames

 

SMPN 1 Sawahan

5

160

Ds. Pucangrejo, Sawahan

SMPN 2 Sawahan

3

96

Ds. Cabean, Sawahan

 

SMPN 1 Jiwan

8

256

Jl. Raya  Solo  Jiwan

SMPN 2 Jiwan

2

64

Ds. Wayut, Jiwan

 

SMPN 1 Wungu

5

160

Jl. Raya  Dungus, Wungu

SMPN 2 Wungu

7

224

Ds. Mojorayung,  Wungu

 

SMPN 1 Geger

9

288

Jl. Raya  Uteran, Geger

SMPN 2 Geger

6

192

Ds. Nglandung, Geger

SMPN 3 Geger

3

96

Ds. Sareng, Geger

 

SMPN 1 Dagangan

8

256

Ds. Banjarsari kulon

 

SMPN 2 Dagangan

3

96

Ds. Segulung, Dagangan

 

 

SMPN 1 Kebonsari

7

224

Ds. Pucanganom Kebonsari

 

SMPN 2 Kebonsari

2

64

Ds. Singgahan,  Kebonsari

 

 

SMPN 1 Dolopo

9

288

Jl. Adil Makmur 95,Dolopo

 

SMPN 2 Dolopo

6

192

Jl. Abimayu,   Dolopo

 

SMPN 3 Dolopo

5

160

Ds.   Suluk   Dolopo

 

SMP Swasta

JENJANG

SEKOLAH

ROMBEL

PAGU PPDB

ALAMAT SEKOLAH

 

SMP Santo Realino

2

64

Ds. Bandungan, Kecamatan Saradan

 

SMP Muhammadiyah 2 Caruban

2

64

Ds. Klitik, Kecamatan Wonoasri

 

SMP T Wisma Wisnu

1

32

Kecamatan Balerejo

 

SMP IT Imam Syafi’i Dagangan

2

64

Ds. Banjarsari Kulon, Kec Dagangan

 

SMP Islam Badii’usy Syamsi

1

32

Jln Pucanganom RT 36, RW 3, Kec. Kebonsari

 

SMP PSM Bakur

1

32

Ds. Sawahan, Kecamatan Sawahan

 

SMP Islam Terpadu Kebonsari

3

96

Ds. Kembang Sawit, Rejosari, Kec. Kebonsari

 

SMP PGRI 2 Dagangan

2

64

Ds. Segulung RT 4 RW 1, Kecamatan Dagangan

 

SMP Muhammadiyah 3 Dolopo

1

32

Jl. Raya Dolopo 838, Kecamatan Dolopo

 

SMP Terpadu Al - Kautsar

1

32

Ds. Joho Kecamatan Dagangan

 

JUMLAH N + S

217

6.944

 

BAB XI

BIAYA PENDAFTARAN

Pasal 13

1)      Pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru SD dan SMP tidak dipungut biaya;

BAB XII MUTASI

Pasal 14

2)      Perpindahan peserta didik (mutasi) antar sekolah dalam satu Kabupaten /Kota, antar kabupaten /Kota dalam satu propinsi atau antar propinsi, dilaksanakan atas dasar  persetujuan  Kepala Sekolah Asal dan Kepala Sekolah yang dituju dan disetujui oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota/Propinsi/Kemenag sesuai kewenangannya;

3)      Perpindahan peserta didik, hanya dapat dilakukan dari semester/tahun, kelas, jenjang, kopetensi keahlian, dan akreditasi yang sama kecuali bagi daerah yang tidak memiliki persyaratan seperti tersebut diatas;

4)      Perpindahan peserta didik kelas VII (SMP) hanya dapat dilakukan setelah menerima rapor semester  I.

BAB XIV LAIN-LAIN

Pasal 15

  1. Pengumuman Penerimaan Peserta Didik Baru ditandatangani Kepala SMP Negeri / Swasta dan diketahui Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Madiun dalam jumlah cukup  untuk diumumkan disekolah;
  2. Di halaman sekolah tempat pendaftaran calon peserta didik  baru, dipasang data pendaftar dan  papan pengumuman;
  3. Keadaan sementara seluruh pendaftar tersebut diatas harus dilaporkan setiap hari ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Madiun dan sekolah wajib menempel hasil sementara proses seleksi  PPDB pada papan pengumuman sekolah;
  4. Agar dibentuk tim (satuan tugas) pengawasan yang selalu siap siaga di sekolah tempat pendaftaran;
  5. Tidak dibenarkan, adanya pembebanan biaya keperluan  sekolah pada saat pendaftaran ulang;
  6. Tidak dibenarkan membuat kebijakan pemberian jatah kepada siapapun;
  7. Tidak dibenarkan, mengadakan mutasi dan pertukaran calon peserta didik antar sekolah dari yang telah ditetapkan untuk diterima dan diumumkan;
  8. Satuan Pendidikan yang memiliki jumlah calon peserta didik melebihi daya tampung, wajib melaporkan kelebihan calon peserta didik tersebut kepada pemerintah Kabupaten Madiun melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
  9. Pemerintah Kabupaten Madiun wajib menyalurkan kelebihan calon peserta didik pada satuan pendidikan.

BAB XV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Madiun.

15 Mei 2017

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) online / ofline seluruh Kabupaten/Kota wilayah Provinsi Jawa Timur informasinya bisa dilihat di laman ini

 

NEW

February 23rd 2018Views 6Comments 0Rating 0
February 23rd 2018Views 8Comments 0Rating 0
February 22nd 2018Views 3Comments 0Rating 0
February 19th 2018Views 7Comments 0Rating 0
February 15th 2018Views 18Comments 0Rating 0
February 14th 2018Views 22Comments 0Rating 0
February 12th 2018Views 15Comments 0Rating 0
February 9th 2018Views 29Comments 0Rating 0
February 7th 2018Views 26Comments 0Rating 0
February 6th 2018Views 43Comments 0Rating 0
February 5th 2018Views 26Comments 0Rating 0
February 4th 2018Views 33Comments 0Rating 0
February 2nd 2018Views 32Comments 0Rating 0
February 1st 2018Views 34Comments 0Rating 0
January 31st 2018Views 46Comments 0Rating 0
January 31st 2018Views 33Comments 0Rating 0
January 30th 2018Views 30Comments 0Rating 0
January 29th 2018Views 33Comments 0Rating 0
January 26th 2018Views 39Comments 0Rating 0
January 25th 2018Views 58Comments 0Rating 0
January 25th 2018Views 40Comments 0Rating 0
January 24th 2018Views 39Comments 0Rating 0
January 23rd 2018Views 124Comments 0Rating 0
January 23rd 2018Views 37Comments 0Rating 0
January 17th 2018Views 57Comments 0Rating 0