DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MADIUN

Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

IMPLEMENTASI PELAKSANAAN TRANSAKSI NON TUNAI

17/01/2018 Pukul 08.00 WIB, Berkaitan dengan terbitnya Surat Edaran Bupati Madiun Nomor 1 Tahun 2017 tentang pelaksanaan transaksi non tunai (transaksi non-Cash) Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan “Sodik Hery Purnomo S.Si” mengumpulkan seluruh pejabat beserta staf di Gedung Belakang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Madiun.

Rapat Dinas dipimpin langsung oleh Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan “Drs. Suprijadi, M.Pd” Beliau berharap semua PNS mulai dari Staf sampai pejabat harus benar-benar paham regulasi tentang transaksi non tunai, karena sudah saatnya bahwa lembaga pemerintahan harus melaksanakan transaksi elektronik.

Sosialisasi Langsung dipandu oleh Kepala Subag Keuangan “Suparnoto, A.Md”, sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) tentunya lebih menguasai permasalahan tentang Pelaksanaan Transaksi non tunai tersebut.

Menurut Surat Edaran tersebut Bahwa pelaksanaan Transaksi Non Tunai harus sudah dilaksanakan pada tahun angagran 2018, pelaksanaan transaksi belanja secara tunai yang diperbolehkan senilai sampai dengan Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) sedangkan di atas nilai tersebut sudah Non Tunai.

Sedangkan pembayaran tunai  dengan jumlah diatas nilai Rp. 500.000,- dapat dilakukan pembayaran secara tunia dengan nilai tak terbatas untuk :

  1. Bantuan uang kepada masyarakat miskin;
  2. Transport lokal / honor kegiatan yang diberikan kepada masyarakat atau pekerja lepas harian.

Yang perlu diperhatikan adalah bahwa Implementasi pelaksanaan transaksi non tunai dilaksanakan secara bertahap dan akan dilakukan evaluasi dalam pelaksanaannya, sedangakan pengertian Transaksi Non tunai adalah perubahan cara pembayaran dari semula pembayaran tunai menjadi pembayaran non tunai baik belanja tidak langsung maupun belanja langsung.

FOTO KEGIATAN