DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MADIUN

Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

LAPORAN RAKORNAS LEMBAGA PENDATAAN PENDIDIKAN,

Rakornas lembaga pendataan pendidikan dengan tema :“bersama membangun pendidikan dan kebudayaan dengan mewujudkan satu data pusat dan daerah yang berkualitas tinggi”tanggal 29 maret – 1 april 2017 di hotel kartika chandra jalan gatot subroto Jakarta :

Pembukaan dan beberapa sambutan dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Bapak “MUHADJIR EFFENDY” sebagai berikut

  • Diharapakan menghilangkan praktek kecurangan dan ketidak jujuran tentang angka atau statistik jangan selalu dibohongi dan mengada-ada;
  • Mempunyai data angka yang selalu dinamis;
  • Data di DAPODIK nama berdasarkan “Akte Kelahiran” sehingga mempunyai dampak sebagai berikut :Apabila ada isu bocornya Soal Ujian Nasional berarti ada tanggapan kalau ada tidak keujujuran;
    • Data survei di daerah hanya mengandalkan berdasarkan wawancara bukan berdasarkan “Akte Kelahiran”;
    • Anak yatim Piatu dan anak yang berdomisli di Panti Asuhan banyak yang tidak mendaptkan KIP karena belum mempunyai “Akte Kelahiran”;
  • Diharapkan nilai Ujian Nasional satu minggu setelah pengumuman kelulusan harus keluar nilainya di DAPODIK dan satu minggu berikutnya harus keluar ijasah agar tidak terjadi rekayasa nilai;

Sambutan dari Deputi II Kepala Staf Kepresidenan Bidang Kajian dan Pengelolaan Isu-isu Sosial, Budaya, dan Ekologi Strategis Kantor Staf Presiden Republik Indonesia  “YANUAR NUGROHO” sebagai berikut :

  • Sedang menggodok Peraturan Presiden ke semua Kementerian tentang Aplikasi Satu Data Indonesia (SDI)

Sambutan dari Staf Ahli Menteri dalam Negeri Bidang Pemerintahan “Dr. SUHAJAR DIANTORO, M.Si” sebagai berikut :

Kewenangan Pengelolaan Bidang Pendidikan Pusat Dan Daerah Dalam Koridor Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Hampir 70% Kabupaten / Kota belum mampu menghadapi otonomi daerah, maka dari itu perlu ditata ulang.

Sambutan dari Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan “Dr. Thamrin Kasman” tentang Kebijakan Pendataan Dapodikdasmen Tahun 2017 sebagai berikut :

  • Undang-Undang 14/2005 tentang Guru & Dosen
  • Permendikbud No. 79 Tahun 2015 Tentang Dapodik yaitu pengumpulan data oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah;
  • Surat Edaran Dirjen GTK No. 16588/B/PTK/2015 terkait Penggunaan data Dapodik sebagai data utama di Direktorat Jendral GTK.
  • PERMENDIKBUD NOMOR 8 TAHUN 2017 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah;

Materi Prof. Dr. Phil. Kamaruddin Amin, MA Direktur Jenderal Pendidikan Islam - Kementerian Agama tentang Integrasi Data Keagamaan Dengan Data Kemdikbud sebagai berikut :

INTEGRASI DATA KEMENAG DAN KEMDIKBUD

  1. Pengelolaan dan penerbitan NPSN madrasah dan pesantren oleh PDSP-K Kemdikbud;
  2. Pengelolaan dan penerbitan NISN siswa madrasah melalui mekanisme Verifikasi dan Validasi Peserta Didik Kemenag (vervalpdkemenag) yang dikelola PDSP-K Kemdikbud.
  3. Penerbitan dan verifikasi NUPTK dan NRG guru-guru di bawah naungan Kemenag melalui mekanisme yang disepakati dengan Ditjen GTK dan PDSP-K Kemdikbud.
  4. Pendataan Calon Peserta Ujian Nasional Madrasah dan Pondok Pesantren berkoordinasi dengan Puspendik dan PDSPK Kemdikbud.
  5. Penyusunan Indikator Pendidikan Nasional (APK/APM, dll) berkoordinasi dengan PDSP-K Kemdikbud.
  6. Pemanfaatan data akreditasi madrasah dari BAN S/M oleh stakeholder Kemenag, termasuk EMIS Pendis.

Materi “Harris Iskandar” Direktur Jenderal PAUD dan Dikmas tentang Kegiatan Dan Kebijakan Pengelolaan Data Pokok Paud Dan Dikmas 2017 sebagai berikut :

      1. Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD
      2. Bantuan Sarana dan Prasarana
      3. Ujian Nasional Paket Kesetaraan
      4. Pemetaan Mutu Satuan Pendidikan PAUD dan Dikmas
      5. Tunjangan Guru
      6. Penjaringan dan Pendataan ATS
      7. Pendataan Penilik, Pamong dan Pengawas

Materi : Ir. Drs. Nono Adya Supriyatno, MM, MT tentang Integrasi Data Pokok Kebudayaan sebagai berikut :

EMPATFAKTOR KONSEP DASAR DAPOBUD

  1. Nomor Unik SDM Kebudayaan (NUSDMK) adalah diantaranya: Tenaga Konservasi CB, Kurator Museum, Sejarawan, Pamong Budaya, Pelukis, Penari, Penyayi, Sutradara, Pembina dan Penghayat;
  2. Nomor Unik Lembaga Kebudayaan (NULK) diantaranya: Sanggar, Museum, Taman Budaya, Desa Adat, Padepokan, Komunitas Budaya, Organisasi Kepercayaan, Organisasi Sejarah, dan Kantor Dinas Kebudayaan;
  3. Nomor Induk Obyek Takbenda (NIOT) diantaranya: Tari Jaipong, Lagu Indonesia Raya, Permainan Gasing, Tradisi Tujuh Bulanan, Upacara Ngaben, Cerita Rakyat, Legenda, Rumah Adat dan Bahasa;
  4. Nomor Induk Obyek Benda (NIOB) diantaranya: Candi Borobudur, Candi Mendut, Rumah Laksamana Maeda, Keris Empu Jagad, Bendera Merah Putih, Patung Sudirman, Cagar Budaya lainnya, Tinggalan Sejarah, dan Tinggalan Bawah Air

  KESIMPULAN SIDANG PLENO PESERTA

Peserta yang hadir dari seluruh Provinsi dan Kabupaten / kota Hampir 95% pejabat atau staf baru, 95% pula juga termasuk menyalahkan cara kerja Operator DAPODIK yang ada di lembaga sekolah, mereka dianggap banyak melakukan bikin olah atau curang, namun kenyataan yang ada di Kabupaten Madiun tidak seperti itu.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas sebenarnya yang salah bukan operator DAPODIK, tetapi system aplikasi atau server di Pusat yang perlu dibenahi, karena setiap operator lembaga upload di DAPODIK system belum bisa bekerja secara online real time, masih harus menunggu persetujuan dari pihak operator PDSPK pusat.

Akibat dari keterlambatan data, operator DAPODIK sekolah sering dianggap tidak bisa bekerja oleh Kepala Sekolah atau guru yang sudah memberi konsep biodata mereka, juga tidak ada batas atau patokan waktu persetujuan data masuk dari Operator PDSPK pusat, sehingga hal ini telah menyulitkan keberadaan semua operator DAPODIK Sekolah Kabupaten / Kota.

Selain dari pada itu karena DAPODIK belum bisa bekerja secara online real time maka di daerah banyak temuan BPK karena antara data respendon atau isian dari sekolah datanya tidak sama dengan data yang ada di DAPODIK

Demikian laporan hasil Rapat Koordinasi Nasional Lembaga Pendataan Pendidikan, Tanggal 29 Maret – 1 April 2017 Di Hotel Kartika Chandra Jalan Gatot Subroto Jakarta, selanjutnya mohon arahan dan petunjuk Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Madiun.

 

NEW

September 20th 2018Views 0Comments 0Rating 0
September 19th 2018Views 0Comments 0Rating 0
September 19th 2018Views 5Comments 0Rating 0
September 18th 2018Views 5Comments 0Rating 0
September 18th 2018Views 2Comments 0Rating 0
September 17th 2018Views 2Comments 0Rating 0
September 14th 2018Views 6Comments 0Rating 0
September 13th 2018Views 3Comments 0Rating 0
September 10th 2018Views 5Comments 0Rating 0
September 10th 2018Views 2Comments 0Rating 0
September 10th 2018Views 4Comments 0Rating 0
September 6th 2018Views 12Comments 0Rating 0
September 5th 2018Views 13Comments 0Rating 0
September 4th 2018Views 14Comments 0Rating 0
September 3rd 2018Views 9Comments 0Rating 0
September 3rd 2018Views 8Comments 0Rating 0
August 31st 2018Views 15Comments 0Rating 0
August 31st 2018Views 9Comments 0Rating 0
August 30th 2018Views 5Comments 0Rating 0
August 30th 2018Views 6Comments 0Rating 0
August 28th 2018Views 16Comments 0Rating 0
August 28th 2018Views 17Comments 0Rating 0
August 28th 2018Views 16Comments 0Rating 0
August 28th 2018Views 7Comments 0Rating 0