DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MADIUN

Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

BOS : SURAT EDARAN MENTERI DALAM NEGERI

12 Mei 2017 Pukul 08.00 WIB Kepala Sub Bag Penyusunan Program dan Pelaporan “Eni Lestari, S.Si” Mengundang pengawas dan TIM Bantuan Operasional Sekolah (BOS) 2017 di Gedung Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Madiun

Informasi dari Kepala Sub Bag Penyusunan Program dan Pelaporan “Eni Lestari, S.Si” yaitu berkaitan dengan Surat Edaran Menteri Dalam negeri Republik Indonesia Nomor 910/106/SJ tentang “Petunjuk teknis penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan serta pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah satuan pendidikan negeri yang diselenggarakan oleh Kabupaten/Kota pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah”

Dlam rangka mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab khususnya dalam hal pengelolaan Dana Bantuan Opersional Sekolah (Dana BOS) yang diselenggarakan Kabupaten/Kota pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), serta untuk menghindari permasalahan hukum yang timbul dikemudian hari.

  1. Dana BOS merupakan dana transfer dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Provinsi yang penyalurannya dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negera yang selanjutnya disebut RKUN ke Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disebut RKUD Provinsi.
  2. Dana BOS sebagaimana dimaksud pada angka 1, selanjutnya disalurkan oleh Pemerintah Provinsi dari RKUD langsung kepada masing-masing Satuan Pendidikan melalui mekanisme hibah, paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah diterimanya Dana BOS dimaksud pada RKUD Provinsi.
  3. Berdasarkan Pasal 327 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang_undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan semua peneriman dan  pengeluaran daerah dianggarkan dalam APBD dan dilakukan melalui Rekening Kas Umum daerah yang dikelola oleh Bendahara umum Daerah dan dalam hal penerimaan dan pengeluaran daerah tidak dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dilakukan pencatatan dan pengesahan oleh Bendahara Umum Daerah.

KOMPONEN PEMBIAYAAN BOS SD/SMP

  1. Pengembangan Perpustakaan
  2. Kegiatan Penerimaan Siswa Baru
  3. Kegiatan Pembelajaran & Ekstra Kurikuler
  4. Kegiatan Evaluasi Pembelajaran
  5. Pembiayaan Pengelolaan Sekolah
  6. Pengembangan Profesi Guru
  7. Langganan daya dan jasa
  8. Pemeliharaan dan Perawatan Sekolah
  9. Gaji Honorarium Bulanan
  10. Pembelian/Perawatan alat multimedia pembelajaran
  11. Biaya lainnya jika semua komponen telah terpenuhi pendanaan dari BOS

LARANGAN DANA BOS

  1. Disimpan dalam jangka waktu lama dengan maksud dibungakan
  2. Dipinjamkan kepada pihak lain
  3. Membeli software perangkat lunak untuk pelaporan keuangan BOS
  4. Membiayai kegiatan bukan prioritas sekolah misalnya : studi banding tur studi (kerya wisata) dan sejenisnya
  5. Membayar iran kegiatan yang diselenggarakan oleh UPTD, kecuali untuk menanggung biaya peserta didik-guru yang ikut serta dalam kegiatan
  6. Membiayai bonus dan transportasi rutin untuk guru
  7. Membeli pakaian / seragam / sepatu bagi guru / peserta didik untuk kepentingan pribadi (bukan inventaris sekolah)
  8. Digunakan untuk rehabilitasi sedang dan berat
  9. Membangun gedung / ruangan baru
  10. Membeli Lembar Kerja Siswa (LKS) dan bahan / peralatan yang tidak mendukung proses pembelajaran
  11. Menanamkan saham
  12. Membiayai kegiatan yang telah dibiayai dari sumber dana pemerintah pusat atau pemerintah daerah secara penuh / wajar
  13. Membiayai kegiatan penunjang yang tidak ada kaitannya dengan operasi satuan pendidikan, misalnya membiayai upacara keagamaan / acara keagamaan, dan iuran dalam rangka upacara peringatan hari besar nasional
  14. Membiayai kegiatan dalam rangka mengikuti pelatihan / sosialisasi / pendampingan terkait program BOS / perpajakan program BOS yang diselenggarakan lembaga di luar SKPD Pendidikan Provinsi / Kabupaten / Kota dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
  15. Membayar honorarium kepada guru dan tenaga kependidikan atas tugas / kegiatan yang sudah merupakan tugas pokok dan fungsi yang telah diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku, termasuk pembayaran honorarium bagi panitia untuk kegiatan-kegiatan yang sudah menjadi tupoksi satuan pendidikan / guru

 

 

NEW

September 20th 2018Views 0Comments 0Rating 0
September 19th 2018Views 0Comments 0Rating 0
September 19th 2018Views 5Comments 0Rating 0
September 18th 2018Views 5Comments 0Rating 0
September 18th 2018Views 2Comments 0Rating 0
September 17th 2018Views 2Comments 0Rating 0
September 14th 2018Views 6Comments 0Rating 0
September 13th 2018Views 3Comments 0Rating 0
September 10th 2018Views 5Comments 0Rating 0
September 10th 2018Views 2Comments 0Rating 0
September 10th 2018Views 4Comments 0Rating 0
September 6th 2018Views 12Comments 0Rating 0
September 5th 2018Views 13Comments 0Rating 0
September 4th 2018Views 14Comments 0Rating 0
September 3rd 2018Views 9Comments 0Rating 0
September 3rd 2018Views 8Comments 0Rating 0
August 31st 2018Views 15Comments 0Rating 0
August 31st 2018Views 9Comments 0Rating 0
August 30th 2018Views 5Comments 0Rating 0
August 30th 2018Views 6Comments 0Rating 0
August 28th 2018Views 16Comments 0Rating 0
August 28th 2018Views 17Comments 0Rating 0
August 28th 2018Views 16Comments 0Rating 0
August 28th 2018Views 7Comments 0Rating 0