DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MADIUN

Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

SOSIALISASI PENINGKATAN PENGELOLAAN INVENTARIS ASET

 

05/09/2017 Pukul 08.00 WIB Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan “Drs. Suprijadi, M.Pd” berkenan membuka kegiatan “Sosialisasi Peningkatan Pengelolaan Inventaris Aset” didampingi Kepala Subag Umum dan Kepegawaian “Sukesi, S.Sos” selaku yang bertanggung jawab kegiatan ini, dan 2 (dua) nara sumber dari BPKAD yakni Setijaningsih dan Riyan Ardi PN di Gedung Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Madiun.

Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan “Drs. Suprijadi, M.Pd” mengatakan bahwa masyarakat sekarang sudah semakin cerdik dan pintar menyerap semua informasi dalam bentuk apapun melalui media berita baik elektronik maupun non eletronik, sehingga bisa saja terjadi masyarakat lebih menguasai berbagai informasi dan mengalahkan kita sendiri sebagai PNS.

Akibat dari semua itu, masyarakat semakin kritis menanggapi segala sesuatu kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah, maka dari itu pelatihan semacam ini sangat diperlukan untuk meningkatkan kemampuan PNS dalam hal inventaris asset, dengan harapan bisa menjalankan tugas selamat dunia akherat, sampai pensiun tidak ada panggilan dan pertanyaan yang masih terganjal dengan pihak hukum.

Beliau memberi pesan-pesan kepada 52 peserta dari Bendahara Barang UPT Pendidikan Kecamatan dan lembaga SMP, untuk menggunakan waktu sosialisasi yang singkat ini untuk benar-benar menguasai apa yang disampaikan dari nara sumber.

Kepala Subag Umum dan Kepegawaian “Sukesi, S.Sos” selaku yang bertanggung jawab kegiatan ini menyampaikan bahwa sasaran kegiatan ini adalah seluruh Bendahara Barang UPT Pendidikan Kecamatan dan jenjang SMP, adapun tujuan dari sosialisasi ini adalah meningkatkan, menyeragamkan dan mengingatkan agar inventaris yang dikelola di masing-masing lembaga bisa menjadi tertata lebih bagus.

Menurut nara sumber dari BPKAD “Setijaningsih” ada beberapa Dasar Hukum antara lain :

  1. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
  2. PP No. 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah;
  3. Permendagri No. 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
  4. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan BMD.

Pejabat PengelolaanBarang Milik daerah terdiri dari :

  1. Bupati (Pemegang Kekuasaan)
  2. Sekretaris Daerah (Pengelola BMD)
  3. Kepala OPD (Pengguna BMD)
  4. Kuasa Pengguna Barang
  5. Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang
  6. Pengurus Barang Pengelola
  7. Pengurus Barang Pengguna
  8. Pengurus Barang Pembantu.

Perencanaan Kebutuhan BMD kecuali untuk penghapusan, berpedoman pada Standar barang, Standar kebutuhan dan standar harga sedangkan pengadaan BMD dilaksanakan berdasarkan prinsip efisien, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bentuk Penggunaan dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah yakni sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan (KSP), Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna, dan kerjasama pembangunan infrastruktur (KSPI) adapun tentang pengamanan barang milik daerah meiputi Pengamanan fisik, pengamanan administrasi dan pengamanan hokum.

Penghapusan dan Pemusnahan

Penyebab Penghapusan dari Daftar Barang Milik Daerah :

  • Pemindahtanganan
  • Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hokum tetap
  • Menjalankan ketentuan undang-undang
  • Pemusanahan
  • Sebab lain

Pemusnahan dilakukan dengan cara dibakar, dihancurkan, ditimbun, ditenggelamkan, atau cara lain sesuai dengan undang-undang.

Penatausahaan terdiri dari :

  • Pembukuan,
  • inventarisasi dan
  • Pelaporan

Rumah Negara

Rumah Negara dibagi dalam 3 (tiga) golongan,

  • Rumah Negera Golongan I
  • Rumah Negera Golongan II
  • Rumah Negera Golongan III

Tata Cara Penghapusan Rumah Negara

Tata Cara Penatausahaan Rumah Negara

Pengawasan dan Pengendalian Rumah Negara

GANTI RUGI DAN SANKSI

  • Setiap kerugian daerah akibat kelalaian penyalahgunaan/pelanggaran hokum atas pengelolaan barang milik daerah diselesaikan melalui tuntutan ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  • Setiap pihak yang mengakibatkan kerugian daerah dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

LIHAT FOTO KEGIATAN DISINI

 

NEW

November 12th 2018Views 3Comments 0Rating 0
November 12th 2018Views 1Comments 0Rating 0
November 12th 2018Views 5Comments 0Rating 0
November 7th 2018Views 13Comments 0Rating 0
November 7th 2018Views 7Comments 0Rating 0
November 7th 2018Views 6Comments 0Rating 0
November 6th 2018Views 8Comments 0Rating 0
November 6th 2018Views 9Comments 0Rating 0
November 5th 2018Views 17Comments 0Rating 0
November 5th 2018Views 8Comments 0Rating 0
November 5th 2018Views 6Comments 0Rating 0
November 4th 2018Views 6Comments 0Rating 0
November 1st 2018Views 15Comments 0Rating 0
November 1st 2018Views 17Comments 0Rating 0
October 31st 2018Views 16Comments 0Rating 0
October 31st 2018Views 10Comments 0Rating 0
October 31st 2018Views 17Comments 0Rating 0
October 31st 2018Views 9Comments 0Rating 0
October 31st 2018Views 11Comments 0Rating 0
October 30th 2018Views 10Comments 0Rating 0
October 29th 2018Views 12Comments 0Rating 0
October 29th 2018Views 10Comments 0Rating 0
October 25th 2018Views 25Comments 0Rating 0
October 24th 2018Views 14Comments 0Rating 0